Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sesuai dengan PMK No : 48/PM.5/2007 tentang Kode Etik Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi kewajiban dan Larangan PNS.

Kewajiban PNS :

  1. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaaan yang dianut;
  2. Memiliki toleransi terhadap penganut agama atau kepercayaan lain;
  3. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain dalam menjalankan tugas;
  4. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor;
  5. Mentaaati perintah kedinasan dan atasan yang berwenang;
  6. Berpakaian rapi dan sopan;
  7. Bertingkah laku sopan terhadap semua pegawai dan mitra kerja;
  8. Bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan/atau partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan;
  9. Melaksanakan tugas sesuai Standar Prosedur Operasi/Standar Operating Procedure (SOP) dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan profesional;
  10. Memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan/mitra kerja;
  11. Manjaga data dan/atau informasi milik IDrektorat Jenderal Perbendaharaan dengan baik;
  12. Menjaga kerahasiaan tugas dan pekerjaan yang harus dirahasiakan;
  13. Melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada atasannya apabila mengetahui adanya pelanggaran/penyimpangan pelaksanaan tugas yang dapat merugikan keuangan negara;
  14. Menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan ruang kerja;
  15. Memelihara, melindungi, dan mengamankan peralatan kerja/barang inventaris milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
  16. Mengindahkan etika berkomunikasi (bertelepon, menerima tamu, dan surat-menyurat termasuk email);
  17. Mematuhi aturan hukum, aturan kepegawaian, Kode Etik, serta sumpah dan janji Pegawai negeri Sipil;
  18. Bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;
  19. Pegawai yang berhenti atau selesai memangku jabatan wajib mengembalikan dokumen dan atau berang inventaris yang idpergunakan selama melaksanakan tugas.

Larangan PNS :

  1. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;
  2. Menjadi simpatisan, anggota, dan/atau mengurus partai politik;
  3. Menggunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi maupun pihak lainnya;
  4. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun dari perorangan/lembaga secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan pegawai memiliki kewajiban berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
  5. Memanfaatkan data dan/atau informasi perbendaharaan untuk memperoleh keuntungan pribadi;
  6. Memanfaatkan kewenangan jabatan dan pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan pribadi;
  7. Menyampaikan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain di luar kewenangannya;
  8. Menggandakan sistem dan/atau program apilkasi komputer milik Direktorat Jenderal Perbendaharaan di luar kepentingan dinas;
  9. Membantu, melindungi, bekerja sama, menyuruh, dan/atau memberi kesempatan pihak lain untuk melakukan tindak pidana di bidang perbendaharaan;
  10. Mengkonsumsi minuman keras yang dapat merusak citra dan martabat pegawai;
  11. Mengkosumsi, mengedarkan, dan atau memproduksi narkotika dan atau obat terlarang;
  12. Melakukan perbuatan amoral/asusila.




Helpdesk KPPN


Agenda Kegiatan


Wisata Kuliner

Duren Kaligesing




Facebook KPPN purworejo



Poling
Apakah anda tahu KPPN purworejo?
Tahu
Tidak
Belum Dengar
Pernah Dengar




Video

ANIMASI SPAN


Video Depan